Oleh: Maulia Salma Al Fateena (Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro)
Banjarharjo, Karanganyar (30/7) – Digitalisasi pelayanan publik adalah transformasi proses pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Sedangkan, integrasi pelayanan publik merujuk pada penggabungan berbagai layanan publik yang dikelola oleh berbagai instansi pemerintah menjadi satu sistem terpadu. Di zaman yang serba digital ini, digitalisasi dan integrasi dalam pelayanan publik menjadi salah satu agenda yang penting untuk dilaksanakan, juga oleh pemerintah desa tanpa terkecuali. Manfaat yang didapatkan dari adanya digitalisasi dan integrasi pelayanan publik ini, diantaranya adalah: (1) Efisiensi Operasional; (2) Transparansi; (3) Aksesibilitas; (4) Data-Driven Decision Making; (5) Keamanan Data.
Mengetahui urgensitas dan manfaat dari digitalisasi, Maulia Salma Al Fateena (21), mahasiswi Administrasi Publik yang tergabung dalam Tim II KKN Undip 2024 dalam salah satu program kerjanya untuk membantu Pemerintah Desa Banjarharjo melaksanakan digitalisasi dalam pelayanannya. Sasaran dari program kerja ini adalah Perangkat Desa Banjarharjo dan masyarakat yang akan melaksanakan pelayanan. Program kerja ini meliputi pembuatan akun WhatsApp resmi, formulir online pelayanan publik, dan platform berisi integrasi tautan-tautan yang terhubung dengan keperluan pelayanan publik di Desa Banjarharjo.
Dalam perencanaan program kerja ini, mahasiswa KKN yang terlibat (Maulia) melaksanakan konsultasi dengan perangkat desa untuk mengidentifikasi jenis layanan publik yang memerlukan digitalisasi dan masalah yang dihadapi dalam sistem manual. Setelah itu, Ia menentukan platform yang akan dipakai dan dikembangkan yang disesuaikan dengan kemampuan pemerintah desa.
 |
 |
Konsultasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik dengan Perangkat Desa Banjarharjo
Salah satu perangkat desa, yaitu Bapak Fafa selaku sekretaris desa menyampaikan keterbukaannya terhadap transformasi digital layanan publik yang akan dilaksanakan. “Boleh sekali, di Desa Banjarharjo belum ada pelayanan yang berbasis digital. Biasanya masyarakat yang mau melakukan pelayanan memasrahkan ke Kadus, tapi kalau begini ‘kan bisa langsung mengisi Google Form saja tanpa perlu ke Kadus.”
Platform yang Digunakan dalam Pelaksanaan Digitalisasi dan Integrasi Pelayanan Publik di Desa Banjarharjo
Program kerja ini telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu memulai transformasi digital dalam pelayanan publik. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah desa dalam integrasi data, tetapi juga membantu para masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik yang efisien. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi program KKN lainnya dalam mendukung transformasi digital dan integrasi pelayanan publik pada desa-desa di Indonesia.
