Wonogiri (19/7/2024). Pelayanan publik menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan tugas dan kinerja pemerintah melalui birokrasi. Semua aktor dalam unsur tata kelola pemerintahan yang baik menganggap pelayanan publik sebagai elemen utama. Aparatur desa sebagai aktor utama dalam menciptakan pelayanan desa yang prima dan adil bagi masyarakat desa.
Dalam realisasi menciptakan desa yang aktif, responsif, mengayomi, andal, dan canggih Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tim II Universitas Diponegoro Tahun 2024 Desa Sindukarto, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Muhammad Shabhi Octaviandy atau yang akrab dikenal Shabhi dari Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melakukan pelatihan apatur Desa Sindukarto dengan memberikan pelatihan berupa sosialisasi serta memberikan buku saku panduan aparatur desa dalam melayani masyarakat.
“Tujuan diberikannya pelatihan dan pemberian buku saku panduan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi apartur desa dalam memberikan pelayanan publik yang prima serta untuk menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Pelatihan ini mempunyai sasaran utama yaitu para aparatur Desa Sindukarto,” ujar Shabhi.
Di dalam buku tersebut terdapat berbagai materi pelatihan aparatur desa seperti Kepemimpinan Dan Manajemen Desa (sub bab konsep dan kepemimpinan visoner, prosedur, proses serta teknik dalam pengambilan keputusan penyusunan perencanaan desa); Pelayanan Publik (sub bab konsep dan prinsip pelayanan publik prima, komunikasi dan teknik pengelolaan pengaduan masyarakat); Keterampilan Teknis (sub bab pemanfaatan teknolonogi e-gov dalam pelayanan publik di desa, sistem dan pentingnya pengelolaan keunagan desa yang transparan dan akuntabel); dan yang terakhir adalah Pengembangan Kapasitas Diri (sub bab nilai yang harus dianut serta pencegahan korupsi di desa).
Kepala Desa Sindukarto, Bapak Erianto membagikan ceritanya dengan diadakannya pelatihan ini. “Melalui pelatihan ini, diharapkan aparatur desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan transparan, memberdayakan masyarakat desa, dan mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ujarnya.