{"id":2541,"date":"2017-09-27T11:10:35","date_gmt":"2017-09-27T04:10:35","guid":{"rendered":"https:\/\/admpublik.fisip.undip.ac.id\/v1\/?p=2541"},"modified":"2023-12-13T09:12:07","modified_gmt":"2023-12-13T02:12:07","slug":"kuliah-umum-formulasi-kebijakan-dalam-praktik-peluang-dan-tantangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/admpublik.fisip.undip.ac.id\/v1\/id\/kuliah-umum-formulasi-kebijakan-dalam-praktik-peluang-dan-tantangan\/","title":{"rendered":"Kuliah Umum “FORMULASI KEBIJAKAN DALAM PRAKTIK : PELUANG DAN TANTANGAN”"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a><\/p>\n

Tantangan makro nasional adalah kebijakan reformasi anggaran dan pembiayaan pembangunan Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat menyampaikan Kuliah Umum di Fisip Undip, Kamis (14\/9). Kuliah ini mengambil tema \u201cFormulasi Kebijakan Publik Dalam Praktek: Peluang\u00a0<\/span>dan Tantangan\u201d. Wakil Ketua DPR \u00a0Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan, untuk melakukan kebijakan reformasi anggaran dan pembiayaan pembangunan Indonesia langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah mendorong ruang kebijakan anggaran yang lebih luas, sehingga pengelolaan keuangan negara baik yang di kelola langsung oleh pemerintah maupun melalui institusi non-pemerintah, dapat menjadi bagian dari kebijakan anggaran yang harus memenuhi prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\u201cPendekatan pengelolaan oleh non-pemerintah pada keuangan negara harus dibuka ruang akuntabilitas publik, atau paling tidak uji atas prinsip \u201cprincipal-agency theory<\/em>\u201d dalam pengelolaan kekayaan negara oleh non-privat tetap ada di wilayah publik,\u201d ungkap Taufik.<\/p>\n

Oleh sebab itu Taufik menyarankan agar \u00a0Konsep keuangan dengan dengan sistem \u201cpool\u201d, atau kas negara\/daerah dikumpulkan dalam satu kas besar, dengan tidak memberi spesifikasi sumber dan peruntukan pengeluaran memberi ruang in-efisiensi yang cukup besar.\u00a0 Penerapan akuntansi dana sebagaimana disarankan oleh PP No 71\/2010 harus menjadi agenda dalam kebijakan angaran ke depan\u201dHarap Politikus dari Jawa Tengah ini.<\/p>\n

Sementara itu Wakil Rektor I Undip Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memberikan apresiasi yang sangat tinggi pada Wakil Ketua DPR RI Dr.Ir.Taufik Kurniawan,MM yang dapat memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kebijakan publik.<\/p>\n

Dekan Fisip Undip Dr.Sunarto mengatakan merasa sangat senang atas kedatangan Wakil Ketua DPR RI Dr.Ir.Taufik Kurniawan,MM untuk memberikan kuliah umum di Fisip Undip ini karena akan sangat bermanfaat sekali untuk menambah dan memperdalam tingkat keilmuan para mahasiswa khususnya mengenai kebijakan administrasi Negara,\u201d ujarnya.<\/p>\n

\u201cSebagai seorang politisi, praktisi sekaligus pelaku politik Pak Taufik sangat paham dan tau betul bagaimana proses kebijakan Administrasi Negara itu di ambil dan dilaksanakan semoga para mahasiswa dapat mengambil sari pati ilmu yang diberikan oleh Pak Taufik.<\/p>\n

Sumber :\u00a0https:\/\/www.undip.ac.id\/language\/id\/archives\/7594<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Tantangan makro nasional adalah kebijakan reformasi anggaran dan pembiayaan pembangunan Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan saat menyampaikan Kuliah Umum di Fisip Undip, Kamis (14\/9). Kuliah ini mengambil tema \u201cFormulasi Kebijakan Publik Dalam Praktek: Peluang\u00a0dan Tantangan\u201d. Wakil Ketua DPR \u00a0Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan, untuk melakukan kebijakan reformasi anggaran […]<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[20],"tags":[],"class_list":["post-2541","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agenda"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/admpublik.fisip.undip.ac.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2541","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/admpublik.fisip.undip.ac.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/admpublik.fisip.undip.ac.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/admpublik.fisip.undip.ac.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/21"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/admpublik.fisip.undip.ac.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2541"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/admpublik.fisip.undip.ac.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2541\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2547,"href":"https:\/\/admpublik.fisip.undip.ac.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2541\/revisions\/2547"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/admpublik.fisip.undip.ac.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2541"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/admpublik.fisip.undip.ac.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2541"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/admpublik.fisip.undip.ac.id\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2541"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}