Kabupaten Tegal, 1 Oktober 2025 – Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Reformasi Birokrasi Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro, menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangkaian program “Reformasi Birokrasi Daerah melalui Pendekatan Kolaboratif: Integrasi Riset Akademik dan Praktik Industri untuk Penguatan Pariwisata dan UMKM di Kabupaten Tegal”.
Kegiatan yang berlangsung dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bappedalitbang Kabupaten Tegal, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tegal, serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tegal di Ruang Rapat Bappedalitbang Kabupaten Tegal. Forum ini menjadi ruang kolaborasi lintas pihak untuk memperkuat sistem pendataan UMKM agar lebih akurat, terintegrasi, dan bermanfaat dalam mendukung perumusan kebijakan daerah.
Gambar 1. Sesi Forum Group Discussion (FGD)
Dalam sesi paparan, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Tegal, Bapak Muhammad Faried Wajdy, S.Sos., M.Si., menyampaikan materi mengenai kondisi UMKM di Kabupaten Tegal, meliputi tantangan yang dihadapi dalam pendataan hingga peluang pengembangan sektor ini di masa depan. Sementara itu, tim KBK Reformasi Birokrasi menegaskan bahwa pendataan UMKM yang mutakhir dan terpadu sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan, pemberdayaan pelaku usaha, serta peningkatan daya saing daerah.
Diskusi FGD membahas sejumlah isu kunci, mulai dari potret UMKM di Kabupaten Tegal, dasar regulasi pendataan, metode yang selama ini digunakan, peran stakeholder, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi keberlanjutan data.
Kegiatan ini juga merupakan bagian dari skema Kerjasama Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dalam Program World Class University Universitas Diponegoro, yang bertujuan untuk mengintegrasikan riset akademik dengan praktik lapangan. Melalui program ini, Undip berupaya menghadirkan kajian ilmiah yang aplikatif sebagai dasar pengambilan kebijakan publik di daerah.
Gambar 2. Sesi Foto Bersama
Ketua KBK Reformasi Birokrasi, Dr. Dra. Dyah Lituhayu, M.Si., menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis berupa naskah akademik dan policy brief yang dapat digunakan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam menyusun kebijakan berbasis data. “Pendataan UMKM yang terintegrasi tidak hanya penting untuk pemetaan potensi ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan daerah,” tegasnya.
Melalui FGD ini, Undip bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya berkomitmen membangun ekosistem kolaboratif yang mendukung pemberdayaan UMKM sekaligus memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.
