Kupang, 28 Oktober 2025, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro resmi menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Arrangement (IA) dengan Global E-Policy and E-Government Institute, Sungkyunkwan University, Korea Selatan. Penandatanganan ini menandai langkah strategis FISIP UNDIP dalam memperluas jejaring kolaborasi akademik dan riset internasional.
Kerja sama ini ditandatangani oleh Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin., selaku Dekan FISIP UNDIP, diwakili oleh Prof. Hardi Warsono, M.T. dan Prof. Taewoo Nam, Ph.D., Dekan Global E-Policy and E-Government Institute, Sungkyunkwan University.
Dalam perjanjian tersebut, kedua pihak sepakat untuk mengembangkan berbagai kegiatan kolaboratif di bidang penelitian, publikasi ilmiah, seminar internasional, serta pertukaran akademisi dan mahasiswa. Kolaborasi ini juga mencakup co-authoring publikasi internasional, joint supervision bagi mahasiswa magister dan doktor, serta undangan dosen tamu dan penguji eksternal.
Dekan FISIP UNDIP, Dr. Teguh Yuwono, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi wujud nyata dari komitmen fakultas untuk memperkuat reputasi akademik di tingkat global.
“Kolaborasi ini membuka peluang besar bagi dosen dan mahasiswa untuk berinteraksi dengan ekosistem akademik internasional, khususnya dalam bidang administrasi publik, kebijakan digital, dan e-government,” ujar Teguh.
Sementara itu, Prof. Taewoo Nam, Ph.D., menegaskan bahwa kerja sama ini sejalan dengan visi Sungkyunkwan University dalam memperluas riset lintas negara.
“Kami sangat antusias untuk berkolaborasi dengan UNDIP dalam riset dan kegiatan akademik yang berdampak global,” ungkapnya.
Perjanjian ini akan berlaku selama lima tahun, dengan kemungkinan diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Tahun pertama akan difokuskan pada penyusunan joint research agenda dan pelaksanaan seminar bersama yang melibatkan akademisi dari kedua institusi.
Melalui kerja sama ini, FISIP UNDIP berharap dapat memperkuat posisi Indonesia dalam jaringan riset global, sekaligus mendukung transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan di Asia.